Blog tentang Ilmu Keluarga dan Anak

Just another WordPress.com site

KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI SEBUAH KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA ANAK Mei 6, 2015

Filed under: Uncategorized — kenty martiastuti @ 10:23 am

BAB I. PENDAHULUAN
Kita semua tentu setuju, bahwa anak-anak yang hidup pada saat ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mereka yang juga akan memimpin kita, menggerakkan roda pembangunan dan menentukan arah bahtera bangsa ini. Oleh karena itu, jika kita menginginkan masa depan yang gemilang untuk bangsa ini, maka merupakan suatu hal yang mutlak bagi kita semua untuk mempersiapkan anak-anak generasi penerus ini dengan sebaik-baiknya.
Menurut Convention on the Rights of the Child, suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak baik kesejahteraan lahir, bathin maupun sosial. Dengan adanya Konvensi Hak Anak ini – yang disahkan oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 44/23 Tahun 1989 – maka hampir semua bangsa di dunia mengadopsinya, demikian pula dengan Pemerintah Indonesia yang kemudian mengamandemen CRC tersebut dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dilandasi kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum, serta pengembangan potensi yang dimilikinya menjadi issue yang penting dari semua kalangan. Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak. Situasi yang secara umum menunjukkan bahwa akumulasi energi masyarakat dan negara yang dikerahkan masih belum cukup efektif untuk menciptakan dukungan kehidupan dan lingkungan ramah anak, yang dapat menjamin optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan semua.
Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kita bisa melihatnya betapa banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi prostitusi dan objek pornographi, anak-anak yang hidup dalam penjara-penjara yang kumuh, kotor dan berdesak-desakan, dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita bisa jumpai.
Karena itu, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitment. Karena itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum.

BAB II. PERLINDUNGAN ANAK
Permasalahan anak yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah gunung es yang semakin tinggi, ini bisa dicermati dengan semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran hak anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Mulai dari kekerasan terhadap anak, ekploitasi, deskriminasi, perdagangan anak sampai pada perlakuan salah lainnya. begitu kompleks dan memprihatinkan kehidupan anak-anak di Indonesia, ditambah lagi belum adanya penanganan yang komprehensif dan holistik dalam pencegahan pelanggaran hak anak, menjadikan generasi bangsa ke arah persimpangan Lost Nation. diperparah lagi dengan adanya kebijakan negara yang tumpang tindih mengenai kebijakan perlindungan anak di Indonesia semakin terabaikannya pemenuhan dan perlindungan hak anak di negeri ini.
Banyak faktor yang menyebabkan masalah perlindungan anak belum sungguh sungguh dilaksanakan di Indonesia. Perlu dipertimbangkan beberapa catatan yang dikemukakan oleh komite hak anak PBB terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Ada catatan yang disampaikan oleh komite hak anak PBB tentang masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia, sehingga sampai saat ini “rapor” kita masih buruk di mata Komite Hak Anak PBB terutama menyangkut masalah diskriminasi pada anak berdasarkan jenis kelamin khususnya dalam bentuk perkawinan. Indonesia masih membedakan batas usia perkawinan, untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun. Ini menunjukan bahwa negara masih memberikan diskriminasi bagi anak perempuan, diskriminasi juga masih terlihat pada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak yang menjadi kelompok minoritas.
Terkait dengan penerapan UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak, maka patut menjadi perhatian kita semua bahwa besarnya jumlah anak-anak yang dihukum penjara di Indonesia. Menurut catatan UNICEF (2009) jumlahnnya telah mencapai lebih dari 4000 orang anak per tahun. Padahal sebagian besar dari mereka adalah melakukan kejahatan ringan. Anak-anak juga sering ditahan bersama orang dewasa dalam kondisi yang mengenaskan, disamping itu batas usia tanggung jawab kriminal yaitu usia 8 tahun adalah terlalu rendah.
Sejumlah masalah anak yang disebutkan di atas tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan baik itu kebijakan, upaya konkrit yang sudah di implementasikan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis.
Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres 36/1990. Ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari perlindungan anak di Indonesia. Selanjutnya pasca diratifikasinya Konvensi ini, disusunlah berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak baik dilakukan oleh Pemerintah sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak.
Selanjutnya tahun 1997 Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang No. 3/1997 memberikan perhatian dan spesikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana, undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan anak.
Sebagai puncak dari upaya legislasi adalah lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Selanjutnya nomenklatur perlindungan anak dimasukkan dalam APBN sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Selanjutnya, undang-undang ini memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). KPAI sebagai insitusi independent diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga bisa memberikan saran dan masukkan serta pertimbangan secara langsung kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Kehadiran lembaga ini sebenarnya sangat strategis karena bisa mempercepat upaya upaya perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks.
Puncaknya adalah pada Kabinet Indonesia bersatu jilid kedua , Presiden memberikan perhatian secara khusus pada masalah anak dengan merubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB. III. SITUASI ANAK DI INDONESIA
Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa proprosi jumlah anak dan remaja berusia 0-14 tahun mencapai hampir 30 persen dari total penduduk, dan dengan menambahkan jumlah anak yang berusia 15-18 tahun, jumlah anak secara keseluruhan lebih dari 1/3 jumlah total penduduk Indonesia.
Berdasarkan status gizinya, anak-anak di Indonesia (2005) sebagian besar memiliki status gizi Normal (68,48%), dengan status gizi yang lebih baik untuk anak di perkotaan yaitu 71,30% dan pedesaan 66,87%, namun persentasi gizi kurang dan gizi buruk masih relatif tinggi yaitu masing-masing 19,24% dan 8,80% (lihat Tabel Lampiran 1).
Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (2008), di seluruh Indonesia terdapat 3.940.300 anak terlantar usia di atas lima tahun, sedang jumlah balita 1.467.000. Menurut Mensos Bachtiar Chamsyah, di Jakarta terdapat 190.369 anak terlantar, sedangkan menurut data yang diterima Kompas.com dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (usia 0-18 tahun) di Indonesia per Desember 2009 mencapai 4.656.913 jiwa atau setara dengan jumlah penduduk negeri jiran, Singapura.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 25% dari anak-anak Indonesia mulai usia 3 hingga 15 sudah mulai coba-coba merokok, dengan 3,2% dari mereka merupakan perokok aktif. Sementara, jumlah persentase anak usia 5-9 tahun yang sudah merokok meningkat dari 0,4% pada 2001 menjadi 2,8% pada 2004.
Saat ini jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI adalah sebanyak 17,7 Juta (Kompas, 23 Februari 2010). Anak-anak yang berada di dalam situasi sulit ini meliputi juga anak-anak yang telantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dari jumlah anak-anak yang berada dalam situasi sulit ini kemampuan negara untuk mengatasinya hanya 4% setahun atau lebih kurang 708.000 anak, ini artinya negara baru mampu menyelesaikan masalah anak anak yang berada dalam situasi sulit ini selama 25 tahun atau seperampat abad ke depan.
Ada beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Diperkirakan sekitar 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki akte kelahiran. Lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Bahkan, sekitar sepertiga pekerja seks komersil berumur kurang dari 18 tahun. Sementara 40.000-70.000 anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual. Ditambah lagi sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Belum lagi 5.000 anak yang ditahan atau dipenjara dimana 84 persen di antaranya ditempatkan di penjara dewasa.
Masalah lain yang tak kalah memprihatinkan adalah pelecehan terhadap anak terutama anak-anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana. Lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orang tua. Secara psikologis anak-anak itu terganggu sesudah bencana tsunami meluluhlantakkan Aceh dan Sumatra Utara pada 26 Desember 2004 silam.

BAB IV. KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
1. PENGERTIAN
Gagasan Rumah Layak Anak diawali dengan penelitian mengenai “Childrens Perception of the Environment” oleh Kevin Lynch di empat kota, yakni Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, tahun 1971-1975. Hasil penelitian itu menunjukkan, lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial. Komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, serta memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.
Penelitian itu dilakukan dalam kaitan program “Growing Up in Cities: GUIC” (tumbuh kembang di perkotaan), yang disponsori UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak sebagai basis program peran serta bagi perbaikan kota, dimana hal ini merupakan penjabaran dari “World Fit For Children” yang dicanangkan pada tahunn 2002. Anak adalah investasi masa depan yang perlu dipersiapkan dengan mengembangkan kebijakan untuk anak. Oleh karena itu dilakukan advokasi kepada pihak pembuat kebijakan sepeti gubernur, bupati atau walikota untuk sama-sama mempersiapkannya.
The Child Friendly Cities merupakan proyek UNICEF yang mengarahkan sebuah kota, atau lebih umum sistem pemerintahan daerah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk:
• Mempengaruhi keputusan tentang kota
• Mengekspresikan pendapat mereka di kota yang mereka inginkan
• Berpartisipasi dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan sosial
• Menerima layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan
• Memperoleh air minum yang aman dan memiliki akses terhadap sanitasi yang layak
• Dilindungi dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan
• Berjalan dengan aman di jalan-jalan
• Menemui teman dan bermain
• Memperoleh ruang hijau untuk tanaman dan hewan
• Tinggal di lingkungan yang tidak tercemar
• Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya dan sosial
• Menjadi warga kota yang memiliki akses sama terhadap setiap layanan yang ada, terlepas dari asal-usul etnis, agama, pendapatan, jenis kelamin atau cacat
Seorang anak dari sebuah kota yang layak adalah perwujudan dari Konvensi Hak Anak di tingkat lokal, yang dalam prakteknya berarti bahwa hak-hak anak-anak tercermin dalam kebijakan, peraturan, program dan anggaran. Di kota yang layak anak, anak-anak adalah agen-agen aktif, suara mereka dan pendapat mereka dipertimbangkan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Indonesia yang telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (World Fit For Children) perlu mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan WFFC.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menurut UNICEF Innocenti Research Centre, adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota berarti keputusan anak juga mempengaruhi kotanya, baik dalam hal mengekspresikan pendapat mereka tentang kota, maupun berperan dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial.
Anak juga berhak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, air minum sehat, dan akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah. Juga aman berjalan-jalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup bebas polusi, berperan dalam kegiatan budaya dan sosial, dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan.
Salah satu cara untuk mengoperasionalkan program nasional bagi anak Indonesia adalah melalui sinergitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak melalui sinergitas seluruh program-program peduli anak. Menurut Meutia Hatta Swasono, hal ini perlu dikembangkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang andal dan siap menerima estafet kepemimpinan di masa depan.
Kota Layak Anak (KLA) ini, menurut beliau, merupakan kota/kabupaten yang memberi kesan aman, nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Suasana kondusif ini misalnya ditandai dengan tidak adanya penculikan anak, jalan trotoar yang aman untuk tempat lalu lalang anak di pinggir jalan, tersedianya lampu-lampu penerangan, pengaturan jam belajar anak yang tepat, tersedia tempat bermain anak, di pasar ada tempat menitip anak, atau rumah baca.

2. PEMBENTUKAN KOTA LAYAK ANAK
Untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang holistik tersebut perlu dikembangkan berbagai model pendekatan, strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan anak. Pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) merupakan salah satu terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pembangunan dalam rangka memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.
Pengembangan kebijakan KLA dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat luas dalam membangun suatu lingkungan atau kawasan yang infrastruktur dan perangkat hukumnya layak bagi anak. Dalam lingkungan yang layak anak tersebut, masyarakat dan penduduknya didorong untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap anak (child friendly life style), sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini juga merupakan langkah awal mewujudkan visi anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi, aktif berpartisipasi dan cinta pada bangsa dan negara Indonesia.
KLA juga merupakan implementasi dari program nasional bagi anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kepentingan. Hal ini bukan saja karena bangsa Indonesia secara internasional terikat oleh berbagai konvensi yang berhubungan dengan hak azasi manusia dan hak anak, tetapi secara historis dan filosofis bangsa kita mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak sebagai upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dimasa mendatang, dan siap untuk menerima estafet kepemimpinan nasional.
Sebagai komitmen negara pihak yang ikut serta menandatangani deklarasi World Fit for Children (WFFC) pada sidang Umum PBB ke-27 tanggal 2 Mei s/d 8 Mei 2002 di New York, Negara RI menyusun sebuah Naskah Rencana Aksi Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Layak Bagi Anak dengan visi:
“Terwujudnya Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia dan terlindungi dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan dan aktip berpartisipasi dalam sebuah kebijakan nasional yang di beri nama PROGRAM NASIONAL BAGI ANAK INDONESIA 2015 (PNBAI 2015).”
Ada 4 bidang pokok yang menjadi focus PNBAI 2015 yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC 2002 tersebut, yaitu: Promosi hidup sehat (promoting healthy lives), penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education), perlindungan terhadap perlakuan salah (abuse), eksploitasi dan kekerasan (protecting aginst abuse, exploitation and violence) dan penanggulangan HIV/AIDS (combating HIV/AIDS).
Selain itu, WFFC menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global menciptakan dunia yang layak bagi anak. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Mengutamakan (kepentingan) anak-anak (put the children first);
2. Membasmi kemiskinan, berinvestasi untuk (kepentingan) anak-anak (eradicate poverty: invest in children)
3. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal (leave no child behind);
4. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak (care for ever child);
5. Memberikan pendidikan bagi semua anak (educate every child);
6. Melindungi anak-anak dari segala bahaya dan eksploitasi (protect children from harm and exploitation)
7. Melindungi anak-anak dari peperangan (protect children from war)
8. Memberantas HIV dan AIDS (combat HIV/AIDS)
9. Mendengarkan anak-anak dan pastikan pertisipasi mereka (listen to children and ensure their participation);
10. Melindungi bumi (sumberdaya alam) untuk (kepentingan) anak-anak (protect the earth for children).

VISI PNBAI 2015
Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi
MISI PNBAI 2015
1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk HIV dan AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup sehat.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan demoktratis bagi semua anak sejak usia dini.
3. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsive terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segal bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Kegiatan-kegiatan Pokok PNBAI 2015
1. Memastikan adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan anak sebagai bagian dari penguatan sistem hukum dan melaksanakan upaya sosialisasi peraturan perundangan tersebut ke segala lapisan masyarkat
2. Melakukan advokasi kepada lembaga-lembaga legislative, unit-unti perencana, tenaga professional, sektor-sektor terkait dan pihak swasta agar senantiasa mengutamakan program nasional bagi anak dalam rangka pemenuahan hak-hak anak.
3. Mengembangkan peran dan partisipasi kelembagaan masyarakat, termasuk sektor media informasi, swasta dan LSM, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan swasta dalam program nasional bagi anak.
4. Peningkatan kesadaran masyarkat tentang peran dan status perempuan dan keluarga bagi kesehatan anak; bahaya, penanggulangan dan dampak HIV dan AIDS; pendidikan anak, permasalahan penundaan usia perkawinan, masalah kesehatan reproduksi dan jiwa anak serta remaja.
5. Memberikan pelayanan yang bermutu dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, perlindungan dan pengembangan anak yang menjangkau seluruh lapisan masyakarat termauk anak-anak yang berasala dari daearah terpencil, anak-anak daerah kumuh, anak-anak jalanan dan kelompok anak-anak lain yang masih belum terjangkau pelayanan sosial dasar
Salah satu wujud dari pelaksanaan PNBAI ini antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten./Kota layak Anak. (lihat Lampiran 2).

3. KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI INDONESIA
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada awalnya mengembangkan Kota Layak Anak di lima kota, yaitu Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo dan Kutai Kertanegara. Kota Layak Anak selanjutnya adalah di Karawang, Padang, Malang, Pontianak dan Aceh. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak jalanan yang mungkin berharap banyak dengan adanya Kota Layak Anak? Rumah anak buat anak jalanan bisa diartikan rumah singgah. Tapi anak jalanan itu sendiri sebenarnya tidak boleh ada. Oleh karena itu, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya tidak termasuk kriteria dalam program Kota Layak Anak ini, karena masih banyak ditemui anak-anak jalanan.
Kota-kota yang ditunjuk sebagai Kota Layak Anak ini dianggap telah memenuhi beberapa kriteria yaitu antara lain dapat menuntaskan masalah anak jalanan serta ada keberpihakan hukum dan perlindungan kepada anak secara maksimal dari pemerintahan kotanya.
Sebagai contoh adalah Rumah Pintar Putro Paduko Berhalo Kota Jambi merupakan bukti komitmen stakeholder dalam mengembangkan Kota Layak Anak (KLA) di Jambi dan hal tersebut mendorong sektor lain dalam mendukung KLA melalui antara lain Sentra Agro, Forum Anak, Komisi Perlindungan Anak Daerah Jambi serta membuat Zona Aman Sekolah di SD yang berada ditepi jalan utama dll. Kota Padang Panjang di Sumatra Barat, sebagai contoh lain, juga menjadi salah satu kota yang bebas paparan iklan rokok.
Banjarnegara juga meraih penghargaan Unicef. The United Nations Children’s Fund (Badan PBB soal anak) telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara karena telah membebaskan biaya pembuatan akte kelahiran. Akta kelahiran anak ini adalah hak dasar yang dimiliki seorang anak yang lahir di dunia di manapun tempatnya. Penghargaan telah diserahkan oleh UNICEF pada peringatan Hari Anak Indonesia (23 Juli 2004) dan diterima oleh Bupati Banjarnegara.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) terus mendorong daerah untuk mewujudkan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) yang saat ini berjumlah 40 buah. Dengan cara ini, maka anak akan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah. Targetnya, hingga 2014, akan tercipta 100 KLA.
Lebih jauh Linda menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, urusan perlindungan anak ini menjadi urusan wajib pemerintah daerah.
Sejalan dengan ini, telah dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang satuan perangkat daerah, dengan adanya kelembagaan tersendiri yang menangani pe-ngarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta tumbuh kembang anak di setiap daerah. “Insya Allah anak-anak Indonesia pada umumnya dan anak Aceh pada khususnya bisa tertangani dengan baik,” tutur Linda yang juga kelua harian Gugus Tugas Antitrafficking ini.
“Implementasi kota layak anak ada dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) sampai tahun 2016,” ujarnya seusai Lokakarya Hakim di Hotel Savoy Homann, Bandung, Senin (8/2). Pengembangan KLA ini, kata Linda, sudah menjadi program di beberapa kota di dunia (lihat Lampiran 2). Ada sembilan ratus wali kota di dunia yang mengembangkan KLA. Sementara di Indonesia, baru enam belas kab./kota yang sedang intensif mengembangkan KLA

BAB V. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Anak adalah investasi masa depan bagi suatu keluarga dan tentunya bagi suatu bangsa. Mereka adalah calon pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius dan terintegrasi secara menyeluruh agar anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi yang sehat lahir batin serta mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin berat ini.
Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah usaha nyata untuk dapat memberikan anak-anak, sebuah penghidupan yang layak sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal.
Walaupun menurut badan dunia UNICEF , kota-kota di Indonesia belum memenuhi kriteria kepedulian dan keberpihakan kepada anak-anak sehingga belum ada satupun masuk daftar Kota Layak Anak yang ideal, namun harapan selalu ada asalkan setiap pihak memiliki niat baik untuk sama-sama mewujudkannya.

2. SARAN
Sebuah program yang baik bukanlah program yang berdiri sendiri, namun harus merupakan sebuah upaya yang terintegrasi secara menyeluruh karena sebuah masalah tidak mungkin disebabkan oleh sebuah faktor determinan saja. Oleh karena itu, program ini hendaknya melibatkan seluruh pihak dari komponen bangsa ini baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan keluarga serta kita sendiri sebagai bagian dari keseluruhan bangsa ini.

BAB VI. DAFTAR PUSTAKA

Majalah Gemari Edisi 91/Tahun IX/Agustus 2008

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Perlindungan+Anak+dan+Implementasinya&dn=20091031195157

http://politik.kompasiana.com/2010/04/29/perlindungan-anak-di-indonesia-dan solusinya

http://www.idai.or.id/perlindungananak/artikel.asp?q=2009416121921
http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=category&id=67id=86

http://nasional.kompas.com/read/2010/02/17/12463026/Jumlah.Anak.Bermasalah.Indonesia.

http://www.go4healthylife.com/articles/1486/1/Jumlah-Perokok-Anak-di-Indonesia-Mengkhawatirkan/Page1.html

http://answering.wordpress.com/2010/02/09/unicef-belum-satupun-kota-di-indonesia-masuk-daftar-kota-layak-anak/

http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48

http://bataviase.co.id/node/199198

http://bataviase.co.id/node/89709

http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48

http://www.kotalayakanak.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=71

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s